RESUME HUKUM PAJAK BATCH V
A. Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran.
Fakta membuktikan bahwa Indonesia agak sedikit mempersulit hasil hasil tambang oleh PT Freeport untuk eksport ke luar negeri.
Penyelesaian sengketa ADR krn dianggap presiden USA harus mendapat skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan ini maka diutuslah Wapres USA berkunjung ke Indonesia bertemu dgn Presiden RI dan Menteri terkait. Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan kemungkinan Indonesia akan di embargo seperti negara Qatar sehingga negara tsb colaps.
Adapun jenis embargo yang akan dilakukan oleh USA a/l :
1. Embargo mengenai Alutsista:
2. Embargo pangan:
3. Embarga harga batu bara dan SDA lainnya di pasar eropa.
Dengan potensi SDA Bangsa Indonesia yang melimpah namun tidak diiringi SDM yang memiliki kompetensi yang berkaitan soft skill, profesionalisme dan
Pembatasan droping keuangan ke daerah oleh pejabat fiskal disebabkan karena :
1. .............
2. .............
Walaupun adanya pembatasan droping keuangan di daerah namun pemerintah pusat memperbolehkan memungut pajak di daerah dengan catatan harus mengeksploitasi potensi SDA dengan catatan pendapatan dari hasil tsb dilakukan penyetoran ke pemerintah pusat guna dipergunakan untuk memaksimalkan pelayanan publik dari berbagai kebutuhan masyarakat.
Hasil penyetoran tsb akan didistribusikan ke daerah yang membutuhkan diatribusi anggaran dikarenakan daerah tsb tidak adanya SDA yang bisa dieksploitasi untuk menghasilkan pemasukan keuangan untuk negara.
Kebijakan NAWACITA Presiden RI dalam bidang pelayanan infrastruktur dan kebutuhan pokok lainnya harus berlaku adil untuk seluruh daerah dari Jakarta s/d Papua.
DKI Jakarta merupakan pajak prioritas nomor satu dikarnakan terbukti penerimaan pajak PBB yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain dan pajak pajak lainnya. Contoh : Pajak PBB Apartemen dipungut dari setiap lantai. Pemanfaatan hasil pajak DKI Jakarta salah satunya dengan membiayai pembangunan infrastruktur Tol BECAKAYU dan pendanaan untuk melakukan penggusuran/penertiban Kalijodo dan Kampung Melayu.
Tujuan pembayaran pajak dari Wajib Pajak a/l :
1. Untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana;
2. Untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin dalam meminimalisir kesenjangan hidup bermasyarakat;
3. Dll
B. Closing Statement
Ba
Jayabaya, 21 Juli 2017
Notulis,
Sulkarnaini
Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menentukan regulasi terhadap anggaran.
Fakta membuktikan bahwa Indonesia agak sedikit mempersulit hasil hasil tambang oleh PT Freeport untuk eksport ke luar negeri.
Penyelesaian sengketa ADR krn dianggap presiden USA harus mendapat skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan ini maka diutuslah Wapres USA berkunjung ke Indonesia bertemu dgn Presiden RI dan Menteri terkait. Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan kemungkinan Indonesia akan di embargo seperti negara Qatar sehingga negara tsb colaps.
Adapun jenis embargo yang akan dilakukan oleh USA a/l :
1. Embargo mengenai Alutsista:
2. Embargo pangan:
3. Embarga harga batu bara dan SDA lainnya di pasar eropa.
Dengan potensi SDA Bangsa Indonesia yang melimpah namun tidak diiringi SDM yang memiliki kompetensi yang berkaitan soft skill, profesionalisme dan
Pembatasan droping keuangan ke daerah oleh pejabat fiskal disebabkan karena :
1. .............
2. .............
Walaupun adanya pembatasan droping keuangan di daerah namun pemerintah pusat memperbolehkan memungut pajak di daerah dengan catatan harus mengeksploitasi potensi SDA dengan catatan pendapatan dari hasil tsb dilakukan penyetoran ke pemerintah pusat guna dipergunakan untuk memaksimalkan pelayanan publik dari berbagai kebutuhan masyarakat.
Hasil penyetoran tsb akan didistribusikan ke daerah yang membutuhkan diatribusi anggaran dikarenakan daerah tsb tidak adanya SDA yang bisa dieksploitasi untuk menghasilkan pemasukan keuangan untuk negara.
Kebijakan NAWACITA Presiden RI dalam bidang pelayanan infrastruktur dan kebutuhan pokok lainnya harus berlaku adil untuk seluruh daerah dari Jakarta s/d Papua.
DKI Jakarta merupakan pajak prioritas nomor satu dikarnakan terbukti penerimaan pajak PBB yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain dan pajak pajak lainnya. Contoh : Pajak PBB Apartemen dipungut dari setiap lantai. Pemanfaatan hasil pajak DKI Jakarta salah satunya dengan membiayai pembangunan infrastruktur Tol BECAKAYU dan pendanaan untuk melakukan penggusuran/penertiban Kalijodo dan Kampung Melayu.
Tujuan pembayaran pajak dari Wajib Pajak a/l :
1. Untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana;
2. Untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin dalam meminimalisir kesenjangan hidup bermasyarakat;
3. Dll
B. Closing Statement
Ba
Jayabaya, 21 Juli 2017
Notulis,
Sulkarnaini
Komentar
Posting Komentar